WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KEBIJAKAN STRATEGI ANTI-FRAUD
PT Sarana Jabar Ventura dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jajaran organisasi. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem pengendalian internal di PT Sarana Jabar Ventura dalam kerangka penerapan manajemen risiko, khususnya risiko operasional. Whistleblowing system dan anti-fraud adalah dua hal yang saling terkait dan penting dalam memastikan praktik bisnis yang etis dan legal. Whistleblowing system memberikan saluran pelaporan bagi Insan Sarana Jabar Ventura untuk melaporkan pelanggaran atau dugaan fraud, sementara anti-fraud adalah upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani fraud dalam perusahaan.
WHISTLEBLOWING & ANTI FRAUD STEP PROSES LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN
Pengaduan
Pelapor menyampaikan laporan dugaan fraud ke:
Email: saranajabar@gmail.com
Surat: Pejabat Anti-Fraud
Alamat: PT Sarana Jabar Ventura, Jl. Braga No. 111 Bandung.
Melampirkan FORMULIR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN serta bukti-bukti pendukung.
Pengaduan bisa dilakukan secara anonim atau terbuka sesuai dengan preferensi Pelapor.
Verifikasi Laporan
Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Pejabat Anti-Fraud untuk memastikan kelayakan laporan. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan awal untuk menilai apakah ada dasar yang cukup untuk melanjutkan proses penyelidikan lebih lanjut.
Penyelidikan
Tim Investigasi yang independen akan melakukan investigasi terhadap pengaduan untuk menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Penyelidikan harus dilakukan secara obyektif dan transparan, dengan memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan korektif atau disipliner dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar. Tindakan tersebut bisa berupa peringatan, sanksi administratif, atau tindakan hukum tergantung pada tingkat pelanggaran.
Komunikasi Hasil
Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan korektif atau disipliner dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar. Tindakan tersebut bisa berupa peringatan, sanksi administratif, atau tindakan hukum tergantung pada tingkat pelanggaran.
